Keadilan (Berlakukah??)

BUKAN bermaksud untuk mengkelas-kelaskan anggota masyarakat. Namun fakta menunjukkan bahwa ada perbedaan perlakuan yang diberikan kepada mereka yang dekat dengan kekuasaan, mereka yang empunya, dengan mereka yang papa, mereka yang tidak berdaya.

Apa yang dialami Keluarga Kadana di Indramayu merupakan contoh yang nyata ketidakadilan hukum kepada orang kecil. Karena tidak ada koneksi, mereka menjadi korban pemerasan aparat ketika memperjuangkan keadilan bagi dirinya.

Ketidaktahuan Keluarga Kadana bukannya dipermudah, malah dipersulit. Di tengah kebingungan, orang akhirnya dihadapkan kepada ketiadaan pilihan. Kita lihat bagaimana Keluarga Kadana akhirnya menjual rumah tinggal mereka untuk membayar uang Rp 14 juta kepada oknum polisi.

Rumah sudah dijual, uang sudah diberikan, namun keadilan tidak kunjung didapatkan. Kadana tetap mendekam di dalam penjara dan ia tetap harus menunggu keputusan kasasi yang ia ajukan ke Mahkamah Agung.

Persoalannya bukan lamanya proses hukum yang harus dinantikan Kadana, namun istri dan empat anaknya kini harus menderita karena mereka tidak memiliki lagi tempat bernaung. Mereka terpaksa tinggal di bekas kandang kambing miliknya, dengan fasilitas yang seadanya.

Apa yang dialami Keluarga Kadana bukan sekadar sebuah potret kemiskinan, tetapi potret ketidakberdayaan. Keadilan bukannya berpihak kepada kebenaran, tetapi kepada materi. Siapa yang memiliki banyak materi, mereka banyak mendapatkan hak istimewa. Mereka yang miskin dan tidak berdaya, mereka hanya bisa menderita.

Lihat saja Arthalyta Suryani misalnya. Perempuan pengusaha itu tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi menyogok Jaksa Urip Gunawan. Ketika menjalani hukuman, ia mendapat keistimewaan di mana tempat tahanan yang tidak ubahnya seperti hotel berbintang. Tidak hanya itu, atas nama kemanusiaan, Mahkamah Agung memberikan keringanan hukuman kepadanya.

Kalau Arthalyta bukannya orang yang berada, tidak mungkin ia akan mendapat keistimewaan seperti itu. Karena kekuatan uang maka ia bisa dicarikan pembenaran untuk mendapatkan semua yang ia inginkan.

Tidak adanya hukum yang memberi keadilan membuat masyarakat kehilangan kepercayaan kepada sistem hukum. Padahal tidaklah mungkin kita bisa membangun demokrasi yang sehat tanpa ada sistem hukum yang bisa diandalkan.

Inilah sebenarnya tantangan terberat pemerintah pascareformasi. Bagaimana kita bisa membangun sistem hukum yang bisa dipercaya. Itu membutuhkan dukungan hadirnya aparat hukum yang bukan hanya memiliki integritas tinggi, tetapi memiliki kompetensi yang tinggi.

Sekarang ini kita menghadapi kondisi di mana aparat penegak hukum sangat tidak bisa dipercaya. Mereka bukanlah penegak hukum yang mengawal bagaimana peraturan seharusnya dijalankan, tetapi hanya sekumpulan orang yang yang rakus akan materi dan tega untuk memperdagangkan hukum.

Terungkapnya kasus Gayus Tambunan menjadi pembenaran bobroknya sistem hukum kita. Bagaimana mulai dari polisi, jaksa, hingga hakim bisa bersekongkol untuk merekayasa sebuah tindakan korupsi yang dilakukan aparat pajak, hanya karena ada uang yang bisa mereka dapatkan dari sana.

Kita percaya bahwa kasus Gayus Tambunan hanyalah punya dari gunung es. Begitu banyak kasus yang secara sengaja direkayasa karena ada permainan uang di sana. Hukum bisa dibeli oleh mereka-mereka yang memiliki uang yang banyak.

Sekarang ini hukum hanya tegas kepada mereka yang tidak berdaya. Bahkan seperti kasus Kadana, hukum justru bersalah guna. Ia sangat kejam karena menghukum orang yang tidak bersalah. Begitu banyak orang yang dihukum bukan karena kesalahan yang ia perbuat. Sementara mereka yang jelas-jelas bersalah bisa lenggang-lenggang kangkung.

Hancurlah sebuah negeri apabila tidak memiliki sistem hukum yang bisa diandalkan. Inilah yang seharusnya menggugah pemerintah untuk segera bertindak membenahi kekacauan ini, karena keadaannya sudah demikian parah. Kita harus menggunakan cara yang luar biasa untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.